PTUN Pekanbaru Menangkan Bupati Bengkalis Atas Gugatan PT. SIPP Perkebunan Sawit

BENGKALIS - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru memenangkan Bupati Bengkalis atas gugatan PT. SIPP  Selasa (01/03) lalu.

Pengesahan diberikan menyusul  dengan Putusan PTUN Pekanbaru Nomor 50/G/2021/PTUN.PBR antara PT.Sawit Inti Prima Perkasa dengan Bupati Bengkalis.

Baca juga: Kenapa Anak Jati Melayu Tidak Pernah Miliki Lahan Sawit? Ini Penyebabnya

Bupati  Bengkalis Kasmarni merasa bersyukur atas kemenangan bersama ini, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Bengkalis. Dimana gugatan atas pencabutan izin ini merupakan pelajaran bagi semua pihak.

Baca juga: Effendy Sianipar: Indonesia Mampu Merawat Habitat Asli Komodo

"Saat ini PT. SIPP telah kita cabut izin lingkungan dan izin usaha perkebunan untuk pengolahannya, " ucapnya. Dalam Konferensi Pers terkait hasil putusan sidang Bupati Bengkalis vs Perusahaan Sawit, yang digelar Balai kerapatan Sri mahkota wisma daerah. Senin.(07/03).

Investor Wajib Taat Aturan

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Apresiasi Konservasi Gajah Binaan Pertamina Hulu Rokan

Disi lain, Bupati Kasmarni tetap menyokong dan mendukung penuh bagi para investor yang ingin berinvestasi di Negeri Junjungan.

"Namun kami tegaskan, agar para pelaku usaha tetap tunduk dan taat kepada perundang-undangan. Karena dengan menjaga marwah hukum, maka investasi akan tumbuh secara sehat, " ucapnya lagi.

Baca juga: Amsakar: Selamatkan Bumi dari Sampah

Untuk itu, Bupati Kasmarni mengingatkan agar para pelaku usaha dalam berinvestasi tetap memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sebelumnya, PT. SIPP melakukan gugatan tata usaha negara, dengan objek sengketanya yaitu Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 442/KPTS/VI/2021 tentang penerapan sanksi administratif paksaan pemerintah dalam bentuk penghentian sementara kegiatan produksi .

Baca juga: PT Karunia Kencana Permaisejati, Diduga Langgar PP Pertanian dan LHK

Adapun amar putusan PTUN Pekanbaru dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Kemudian mewajibkan PT SIPP melakukan pemberian ganti kerugian lingkungan, berupa 150 bibit sawit siap tanam dan 5.000 benih ikan sungai siap tebar.

Hal ini dilakukan sebagai upaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran atau kerusakan yang dilakukan oleh PT. SIPP.

Lalu, menghukum Penggugat ( PT. SIPP) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.13.843.500.

Atas hasil putusan tersebut, Bupati Kasmarni mengapresiasi majelis hakim PTUN Pekanbaru. Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa jalan hukum yang ditempuh Pemkab Bengkalis telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada Kejaksaan Negeri Bengkalis yang telah mendukung dan membantu Pemkab Bengkalis dalam memenangkan sengketa dimaksud.

Baca juga: Slamet Pertanyakan Kinerja Perhutani Soal Kelola Hutan Jawa

Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kajari Bengkalis, Agis Sahputra mengatakan Proses sidang di PTUN Pekanbaru dimulai dari tanggal 01 Oktober 2021 dan sampai putusan di tanggal 01 Maret 2022. " Dari sidang persiapan  dan sidang PS di bulan Desember 2021 juga kesimpulan pada tgl 15 Februari 2022 di tunda selama 14 hari dan putusan 01 Maret 2022  diupload putusan. Tim terdiri dari BPN dan Kabag Hukum, DLH dan  lawyer ini kemenangan bagi masyarakat Bengkalis khususnya warga terdampak, " kata Agis.

Agis menambahkan Tim dari tergugat hanya fokus kepada keputusan Bupati no.442 yaitu menghentikan sementara kegiatan produksi PT. SIPP. " Gugatan ditolak semua untuk banding tidak tahu diberikan waktu 14 hari dan kami menerima putusan majelis hakim, " terang kasi perdata dan tata usaha negara Kajari Bengkalis.

Diakhir konfrensi pers, Bupati Kasmarni menyerahkan penghargaan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, Rakhmat Budiman. Piagam penghargaan juga diserahkan kepada Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara, Agis Sahputra.(yulistar)